Bawaslu : Money Politic Bentuk Pemimpin Korup

  • Bagikan
Ketua Bawaslu Cilacap Bahtiar memberikan paparan saat deklarasi Desa Anti Money Politic, Kamis (17/6/2021). (haryadi nuryadin/bercahayanes.com)

CILACAP – Praktek money politic atau uang politik dalam pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkadad), pada akhirnya membawa pengaruh negatif bagi masyarakat. Model seperti ini akan mendorong pemimpin yang korup.

Sebagai contoh, seorang calon pemimpin yang menggunakan uang untuk mendapatkan dukungan akan lebih berhitung saat duduk di tampuk kekuasaan.

“Golet bathen (cari keuntungan) biar (pemilihan) besok bisa maju lagi. Atau minimal balik modal,” ujar Ketua Bawaslu Cilacap, Bahtiar Hastiarto, Kamis (17/6/2021) saat deklarasi Desa Anti Money Politic di Kecamatan Majenang.

Untuk mencegah itu, ada peluang dari masyarakat secara umum agar calon pemimpin yang dipilih lebih ideal. Hal ini dalam bentuk pengawasan partisipatif dari masyarakat dan bermitra dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Peran ini sangat mungkin dilakukan karena era keterbukaan dan digital. Bahkan pengawasan partisipatif warga ini menjadi salah indikasi baiknya hajat pemilu atau pilkada. Saat ini hampir semua warga memegang telepon seluler lengkap dengan kamera.

“Bisa saja aksi money politic direkam dengan hp,” kata dia.

Dia berharap, dengan deklarasi Desa Anti Money Politic ini meningkatkan kesadaran bersama untuk menolak pemberian calon pemimpin jelang pemilu.

“Deklarasi ini sebagai wujud penegasan harga diri warga,” katanya.

Komisioner Bawaslu Cilacap, Miftah Nuryanto menambahkan, wilayah perbatasan Cilacap kerap kali jauh dari pengawasan bersama. Dalam hal ini badan pengawas saat pesta demokrasi digelar.

Namun justru wilayah seperti ini, sangat dinamis selama masa pemilihan. Tidak terkecuali wilayah Majenang, terutama Desa Jenang.

“Majenang sangat dinamis hingga kita memilih untuk melatih warga,” tegasnya. (*)

  • Bagikan