News  

Bencana Alam Jadi Ancaman Besar di Cilacap

Kondisi geografis berupa perbukitan membawa ancaman tanah longsor di Kabupaten Cilacap. Wilayah ini juga rawan akan bencana alam lainnya seperti banjir bandang, banjir, abrasi sungai dan laut serta tsunami. (haryadi nuryadin/bercahayanews.com)

CILACAP – Bencana alam masih terus menjadi ancaman besar bagi warga Kabupaten Cilacap. Bencana alam ini mulai dari banjir, tanah longsor, tsunami hingga angin kencang. Termasuk adanya imbas dari aktifitas gunung berapi yang ada di Banyumas.

Selama 5 bulan terakhir di 2022, bencana banjir mendominasi wilayah ini. Setidaknya ada 8 kecamatan yang sempat tergenang banjir. Mulai dari Kecamatan Nusawungu, Kroya, Jeruklegi, Kawunganten, Sidareja, Wanareja, Cimanggu dan Majenang.

Penyebab utama banjir adalah luapan sejumlah sungai yang ada di sana. Banjir selalu terjadi saat memasuki awal musim atau saat puncak penghujan.

Belum kering keringat relawan dan petugas BPBD Cilacpa, bencana kembali menghantam dengan datangnya tanah longsor. Bencana ini terjadi di Desa Kuta Bima Kecamatan Cimanggu pada 31 Maret 2022. 5 rumah warga rusak berat dan sisanya terancam tanah longsor.

Tanah longsor ini kemudian menimbulkan banjir bandang dan melanda sejumlah desa di sisi hilir Sungai Cileumeuh. Seperti 3 desa di Kecamatan Majenang dan 1 desa di Cimanggu.

Belum lagi dengan abrasi sungai atau laut yang membuat warga kehilangan lahan bahkan sampai tempat tinggal. Abrasi sungai seperti di Desa Cilopadang Kecamatan Majenang atau Desa Rejodadi Kecamatan Cimanggu. Rumah warga mengalami rusak atau lahan hilang akibat gerusan Sungai Cileumeuh.

Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap, Awaludin Muuri mengakui, wilayah Kabupaten Cilacap sangat rawan terjadinya bencana alam dan jadi ancaman besar bagi warga di sana. Termasuk adanya ancaman tanah longsor.

Menurut Sekda, ancaman tanah longsor karena kondisi strtuktur tanah, geografis wilayah ini yang banyak perbukitan terjal.

“Memang kondisi struktur dan geografis tanah seperti ini,” kata Sekda.

Dia menambahkan, nantinya pemerintah akan melakukan survey dengan melibatkan Pusat Mitigasi Bencana Vulkanologi dan Geologi. Hasil kajian ini akan menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah kabupaten dan pusat.

“Hasilnya sebagai bahan pemerintah kab dan pusat untuk menindaklanjuti,” tegasnya.