JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan keracunan makanan bergizi massal banyak terjadi di Jawa karena SPPG tidak penuhi sop. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut bakteri, virus, dan bahan kimia menjadi pemicu utama kasus yang meningkat sejak awal 2025.
Hingga 30 September, BGN mencatat ada 10.012 SPPG beroperasi di 38 provinsi dan 99,1 persen kecamatan. Dadan menjelaskan penambahan SPPG meningkatkan serapan anggaran, tetapi SPPG tidak penuhi sop juga menambah risiko keracunan. “Setiap SPPG menyerap Rp900 juta hingga Rp1 miliar. Lima hari ke depan serapan bisa bertambah Rp5 triliun,” ujarnya.
Data BGN menunjukkan 24 kasus keracunan pada Januari–Juli dan melonjak menjadi 51 kasus pada Agustus–September Dadan menegaskan tidak penuhi sop di Jawa menyebabkan lebih dari 4.147 orang menjadi korban, jumlah ini jauh melampaui wilayah lain.
Dadan menyebut SPPG tidak penuhi sop dalam pengolahan makanan, mulai dari pembelian bahan baku lebih awal dari aturan hingga proses memasak dan pengiriman melebihi 9 jam. “Aturannya maksimal 6 jam. Karena dilanggar, kasus keracunan meningkat,” tegasnya. BGN menutup sementara SPPG yang bermasalah hingga investigasi selesai.
Selain itu, BGN meminta Presiden segera menandatangani Perpres tata kelola makanan bergizi agar standar pelayanan lebih ketat. Dadan menegaskan dapur dengan juru masak terlatih, supplier terverifikasi, serta alat tes cepat mampu meminimalkan risiko SPPG tidak penuhi sop.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menurunkan tim dinas kesehatan untuk menangani kasus. Ia memastikan SPPGtidak penuhi sop terdeteksi melalui penyelidikan epidemiologis yang menemukan bakteri, virus, dan zat kimia sebagai penyebab keracunan.
Kementerian Kesehatan membentuk tim gugus cepat melalui puskesmas wilayah binaan. Budi menegaskan pemerintah menangani SPPG tidak penuhi sop dengan melakukan penapisan kasus MBG dan non-MBG serta memperkuat laboratorium daerah untuk memastikan keamanan pangan. (*)
