News  

Cilacap Banjir Bantuan Alat Pertanian Dari Kementan

Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Teti Rohatiningsih saat membuka Bintek tentang Kebijakan Bantuan Pemerintah, Selasa (18/10/2023). Menurut Teti, bantuan alat pertanian ke Cilacap tiap tahun meningkat. (haryadi nuryadin/bercahayanews.com)

CILACAP – Petani di Cilacap saat ini tengah banjir bantuan berupa alat pertanian dari Kementerian Pertanian RI. Bantuan tersebut menjadi salah satu cara agar Cilacap mampu menjaga produktifitas padi. Karena Cilacap menjadi lumbung padi nasional dan produsen terbesar di Jawa Tengah.

Bantuan alat pertanian yang turun ke Cilacap antara lain traktor, mesin combine, cultivaktor, mesin pompa dan lainnya. Dan tiap tahun, jumlah bantuan ini selalu meningkat.

Anggota DPR RI, Teti Rohatiningsih memastikan, bantuan alat pertanian dari Kementan ke Cilacap tiap tahun selalu naik.

“Tiap tahun selalu naik,” ujar Teti Rohatiningsih usai membuka Bintek Pertanian bertema Kebijakan Bantuan Pemerintah, Rabu (18/10/2023).

Teti Rohatiningsih mengatakan, bantaun ini memang menjadi kebutuhan penting bagi petani di Cilacap. Karena peralatan ini mampu menjaga produktifitas, tingkat efisiensi dan memudahkan petani yang sudah berumur. Karena jumlah petani dari kaum milenial masih kurang.

“Jumlah tenaga masnusia sekarang berkurang. Apalagi anak milenial yang tidak mau kotor, panas-panasan dan cape. Sementara petani sekarang mayoritas sudah tua. Bagaimana caranya agar pertanian bisa jaya, mampu mandiri sesuai tag line, maka bantuan ini sangat perlu,” terangnya.

Teti Rohatiningsih menambahkan, ada banyak program pendukung dari pemerintah untuk mendorong peningkatan produksi pertanian. Salah satunya dengan program sertifikat tanah gratis. Dengan ini, petani bisa punya agunan jika harus mengajukan pinjaman ke bank.

“Kan ada KUR yang tidak pakai agunan. Tapi kalau jumlah pinjaman besar kan tetap butuh agunan,” katanya.

Dia menegaskan, bantuan alat pertanian ini hanya bersifat stimulan. Hingga petani harus tetap mampu menunjukkan kinerja dan menuju kemandirian.

“Ini bersifat stimulan karena anggaran terbatas,” tegasnya. (*)