CILACAP – Kalangan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap mendesak agar pembangunan Bendungan Matenggeng segera terwujud. Dengan adanya bendung ini, maka resiko banjir di wilayah barat Cilacap bisa teratasi.
Bendungan Matenggeng, salah satu proyek nasional di Cilacap sudah dirancang lama dengan menutup aliran Sungai Citanduy. Awal pembangunan ini sudah mulai sejak 10 tahun lalu. Atau sejak 2011 saat Kementerian PUPR mulai melakukan sosialisasi.
Tahap pertama, pemerintah melakukan pembebasan lahan milik warga di lokasi bendungan. Namun langkah ini sempat menemui beberapa kendala. Masalah terbesar adalah ketika pandemi melanda yang memaksa pemerintah memangkas anggaran dan menunda pembangunan bendung tersebut.
Bendungan Matenggeng tersebut nantinya memiliki genangan air seluas 1970,59 ha dan mampu menampung 130 ribu meter kubik air. Untuk menahan debit air sebanyak itu, tinggi mercu bendung dipastikan sangat kuat dan memiliki tinggi 130 meter.
Sementara wilayah yang tergenang adalah Kabupaten Kuningan Kota Banjarpatoman di Jawa Barat. Sisanya 8 desa di Kabupaten Cilacap yang akan tergenang. Beberapa desa itu meliputi Matenggeng, Bolang, Ciwalen, Dayeuhluhur, Datar, Cijeruk dan Bingkeng.
Keberadaan bendungan ini akan memangkas lahan sawah seluas 1.100 ha yang ada di Kabupaten Cilacap dan berubah menjadi genangan. Ini setara dengan hilangnya 13.200 ton gabah per tahun.
Ketua Komisi D DPRD Cilacap, Didi Yudi Cahyadi mendesak agar pembangunan Bendungan Matenggeng secepatnya terwujud. Tujuannya agar bisa mengurangi resiko banjir di Kabupaten Cilacap.
Menurutnya, Bendungan Matenggeng ini akan mengurangi debit air Sungai Citanduy yang menjadi muara hampir seluruh sungai besar di wilayah barat Cilacap. Dengan demikian, aliran air dari anak Sungai Citanduy akan lancar meski terjadi peningkatan debit ketika terjadi hujan deras.
“Kalau sudah terbangun, debit air Sungai Citanduy akan berkurang. Hingga air dari anak sungai Citanduy akan lancar. Ini bisa mengurangi resiko banjir di wilayah kita,” katanya. (*)
