Dinkes Cilacap Diperkuat 44 Ahli IT

  • Bagikan
Petugas RSUD Majenang tengah menginput data vaksinasi, Jumat (10/9/2021). Dinkes Cilacap menerima tambahan tenaga untuk input data Covid19. (haryadi nuryadin/bercahayanews.com)

CILACAP – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cilacap mendapatkan tambahan “amunisi” terbaru dalam menanggani kasus Covid19. Ini setelah datangya 44 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kemampuan IT memadai guna melakukan input data. Pemerintah pusat menyoroti masalah data dan mengeluhkan ada perbedaan angka antara pusat, provinsi dan kabupaten.

Seluruh ahli IT ini berasal dari sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) atau dinas lain di luar Dinkes. Mereka akan bekerja sampai dengan akhir September 2021, sesuai dengan perintah terbaru dari Bupati Cilacap.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cilacap, Warsono memastikan, sudah mengirim 44 orang personil untuk bantu input data Covid19. Jumlah ini sesuai dengan permintaan Dinkes Cilacap.

“Tapi kalau Dinkes minta lagi ya kita kirim lagi,” ujarnya.

Ditambahkannya, para ahli IT berstatus ASN ini akan membantu input data dan ditempatkan sesuai permintaan dari Dinkes. Misalnya puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Termasuk rumah sakit milik swasta.

“Tidak ada yang boleh menolak. Itu perintah khusus Pak Bupati. Force major, kondisi darurat maka seluruh ASN harus punya kepedulian andil di situ,” katanya.

Dan sesuai perintah khusus bupati itu, mereka akan bertugas sampai dengan akhir September 2021. Setelah itu, BKPPD akan meng-evaluasi lebih lanjut dengan memperhatikan kondisi terbaru penangganan Covid19 di Kabupaten Cilacap. Bisa saja tenaga ahli IT ini akan mendapatkan tugas bulanan diluar tugas utama di dinas masing-masing.

“Ini tugas tambahan tanpa meninggalkan tugas utama. Nanti kita lihat lagi kondisi seperti apa. Bisa nanti setelah itu kita rolling, bisa juga tidak,” tegasnya.

Seperti diketahui, pemerintah pusat mengeluhkan perbedaan data yang sangat signifikan antara pusat, provinsi dan kabupaten. Pusat beranggapan adanya keterlambatan input data dari daerah yang membuat perbedaan sangat besar. Data tersebut terkait Bed Occupancy Rate (BOR) atau prosentase tempat tidur rumah sakit Covid19. Selain itu juga data lain seperti angka vertiliti dan kematian pasien akibat Covid19.

“Itu versi Jakarta,” tegasnya. (*)

  • Bagikan