JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menyoroti memburuknya kondisi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melihat jumlah korban yang terus bertambah, ia mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional di Sumatera.
Menurut Abidin, Presiden bersama BNPB perlu segera mengambil keputusan demi keselamatan warga. Dan penetapan status bencana nasional di Sumatera akan membuat penanganan lebih cepat dan terintegrasi dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
“Kami mendorong Presiden bersama BNPB untuk segera mengambil keputusan demi keselamatan masyarakat dan stabilitas daerah,” ujar Abidin, Rabu (3/12/2025).
Abidin menambahkan, langkah tersebut dapat mempercepat pemulihan warga serta mempercepat langkah lanjutan.
Di sisi lain, kondisi banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar sudah mencapai titik kritis. Kondisi ini layak terjadi peningkatan status bencana nasional di Sumatera.
“Kondisi banjir yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar sudah berada pada titik yang sangat memprihatinkan. Banyaknya korban jiwa serta besarnya kerusakan membuat keputusan menaikkan status bencana menjadi kebutuhan mendesak,” terangnya.
“Penetapan ini menjadi bagian penting dari upaya melindungi masyarakat dan meminimalisir dampak lanjutan,” tambah Abidin
Menurutnya, penetapan status bencana nasional di Sumatera memungkinkan keterlibatan internasional dalam penanganan bencana. Hanya saja, keterlibatan negara asing tetap berada di bawah koordinasi BNPB sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2007.
“Negara asing dapat memberikan bantuan, baik tenaga, peralatan, hingga keahlian khusus. Namun seluruh izin dan pengaturannya berada di bawah kewenangan BNPB. Sehingga pelaksanaannya tetap memiliki kepastian hukum,” jelas Abidin.
BNPB merilis data terbaru mengenai dampak bencana di tiga provinsi tersebut. Hingga Selasa (2/12/2025) pukul 23.28 WIB, Pusdatin BNPB mencatat 744 korban meninggal dan 551 orang masih hilang akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. (*)
