JAKARTA – Ketua Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH PP Muhammadiyah, Gufroni akhirnya bongkar kades mana saja yang terlibat dalam penerbitan sertifikat laut. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung dan ada 19 kades yang terlibat. Sangat mungkin mereka terlibat sejak pembeasan lahan, penerbitan sertifikat hingga pemagaran laut.
Selama ini, baru Kades Kohod, Arsin yang harus berhadapan dengan penyidik Bareskrim Polri. Sementara kades lainnya, belum ada kabar terbaru.
Gufroni menyebut, Kades Kohod dan 18 kades lainnya, terlibat dalam penerbitan sertifikat laut. Ini berdasarkan informasi yang dia kumpulkan selama ini.
“19 lurah yang tugasnya merangkap sebagai calo tanah dalam memuluskan proyek PIK 2,” kata Gufroni saat berbicara di podcast youtube Abraham Samad Speak Up.
“Mereka ini memegang peranan penting dalam pembelian tanah warga,” katanya lagi.
Dia menyebutkan, sertifikat laut yang sudah jadi ada dari Desa Kohod karena menjadi proyek percontohan bagi desa lain. Baru kemudian, kades lain bisa mencontoh pola dan sistim agar sertifikat laut bisa terbit.
Terkait keberadaan mobil mewah di rumah Arsin, Gufroni mengaku tidak kaget. Kades tersebut menerima jatah Rp 2 ribu per meter dari tanah warga yang dijual ke PIK 2.
Dan sumber terbesar pendapatan Kades Arsin, yakni dengan terlibat dalam penerbitan sertifikat laut sebanyak 180 bidang. Kades ini menerima Rp 1.500 per meter dari seluruh bidang tersebut.
“Meski cuma seribu lima ratus per meter, tapi jika dikalikan berapa ribu meter, bisa dihitung sudah dapat berapa,” tegasnya.
Kades Kohod memang nampak berubah sejak adanya proyek PSN PIK2. Ini terlihat dari kondisi rumahnya yang terus mengalami perubahan. Dari rumah sederhana dan hanya 1 lantai, sekarang menjadi lebih besar dan berisi perabotan mewah. Plus deretan mobil mewah. (*)
