Jual Perumahan Bodong, Direktur Jadi Tersangka

  • Bagikan
Kapolres Cilacap, AKBP Eko Widiantoro memperlihatkan barang bukti dari tersangka pengembang perumahan bodong di Cilacap, Jumat (8/10/2021). (narisakti/bercahayanews.com)

CILACAP – Gegara menjual perumahan bodong, seorang direktur perusahaan pengembang atau developer di Cilacap menjadi tersangka. Dia terjerat Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan terancam hukuman badan selama 1 tahun.

Tersangka adalah direktur perusahaan pengembang permuahan bodong tersebut dan berinisial LS. Sebagai direktur PT LMJ dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yakni membangun perumahan tanpa ijin sekaligus menjualnya ke masyarakat.

Kapolres Cilacap, AKPB Eko Widiantoro menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal adanya informasi dari masyarakat. Petugas lalu menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan sampai penyidikan.

“Kita dapati ternyata tersangka tidak punya ijin. Baik Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Pembangunan Kawasan Pemukiman,” ujar Kapolres saat ungkap kasus di Mapolres Cilacap, Jumat (8/10/2021).

Dia mengatakan, penyidik memeriksa 9 saksi untuk memastikan kasus tersebut. Mereka terdiri dari 3 orang pembeli perumahan, pejabat dari instansi terkait dan juga LS. Hasilnya, petugas menetapkan LS sebagai tersangka tunggal.

“9 saksi kita periksa. Dan kita tetapkan 1 orang 1 sebagai tersanka dari corporasi karena ini PT (perusahaan terbatas),” kata dia.

Dari 3 orang pembeli itu sudah menyerahkan pembayaran. Bahkan salah satunya sudah melakukan pelunasan dengan adanya tanda bukti berupa kwitansi. Dan ke 3 pembeli ini sudah menempati rumah Citra Land di Kelurahan Karangkandri, Kecamatan Kesugihan, Cilacap.

Kwintasi ini sekarang sudah dipegang petugas sebagai barang bukti. Selain itu juga ada sejumlah dokumen developer dan juga data dari dinas terkait.

“Kasus ini sudah P21 (lengkap) dan tinggal lanjut ke tahap berikutnya,” tegas Kapolres.

Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan Prasarana Perumahan, Disperkimta Cilacap, Sarengat Yatno Yuwono meminta warga lebih teliti ketika membeli rumah. Mereka harus memastikan pengembang memiliki ijin lengkap dari pemerintah. Hingga mereka tidak mengalami masalah karena membeli rumah dari pengembang perumahan bodong.

“Supaya pembelian clear dan clean dalam hal perijinan yang berlaku,” tegasnya. (*)

  • Bagikan