News  

Kancing Merah Tidak Ada Unsur Pelanggaran Pemilu

Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap, Soim Ginanjar memastikan, Kancing Merah bukan pelanggaran pemilu. Bawaslu memastikan program ini sudah ada sebelum masa kampanye. (doc)

CILACAP – Mantan Pj Bupati Cilacap, Yunita Diah Suminar bebas dari laporan pelanggaran pemilu. Bawaslu Kabupaten Cilacap memastikan, laporan yang masuk tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.

Yunita Diah Suminar resmi menjadi Pj Bupati Cilacap sejak 19 November 2022 sesuai dengan SK Mendagri 100.2.1.3-6112 Tahun 2022. Sementara masa tugas Pj Bupati adalah 1 tahun dan berakhir pada 19 November 2023.

Saat masih menjabat, Yunita Diah Suminar menelorkan program percepatan penanganan stunting. Program tersebut dinamai Kancing Merah atau Cegah Stunting Masa Depan Cerah. Kebijakan ini tertuang dalam SK Bupati Cilacap nomor 441/780/16/Tahun 2022. SK ini mengatur tentang Penetapan Inovasi dan Pembentukan Tim Gerakan Cegah Stunting Masa Depan Cerah.

Lalu juga ada SK Bupati nomor 441/881/16/Tahun 2022 tentang Yel-yel dan Slogan Cegah Stunting Masa Depan Cerah.

Namun kebijakan ini menuai protes dengan adanya laporan yang masuk ke Bawaslu RI. Pelapor yakni Ruby Cahyadi SH melaporkan Yunita Diah Suminar yang berstatus ASN sudah melanggar aturan pemilu.

Ketua Bawaslu Cilacap, Soim Ginanjar mengatakan, pihaknya sudah menerima limpahan laporan ini dari Bawaslu RI. Tindak lanjutnya adalah isi laporan dan melakukan kajian-kajian.

“Terkait dengan laporan pada kita dari Saudara Rudi Cahyadi terkait Kancing Merah. Laporan yang masuk ke kita, status laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilu,” katanya.

Dia menjelaskan, program Kancing Merah, logo dan slogan sudah ada payung hukum yakni berupa SK Bupati Cilacap. Hingga program ini merupakan kegiatan yang ada di Kabupaten Cilacap.

Selain itu, SK Bupati terkait Kancing Merah lahir sebelum masa kampanye pemilu 2023. Karena masa kampanye pemilu baru mulai pada 28 November 2023.

“Dengan dalil yang demikian, kita tidak bisa membuktikan secara fasih bahwa laporan ini memenuhi unsur pelanggaran. Karana apa yang dilakukan ASN, dalam hal ini Bu Pj sudah diperintahkan aturan Bupati,” terangnya. (*)