CILACAP – Kasus stunting di Kabupaten Cilacap, terbanyak berada di Kecamatan Cipari. Jumlah anak dengan masalah stunting tercatat 928 pada Agustus 2020.
Stunting sendiri adalah kondisi tumbuh kembang fisik anak yang kurang dari standar. Seperti panjang anak yang seharusnya sesuai dengan umurnya.
Kepala Puskesmas Cipari, dr Eva Kardiana menyebut, kasus stunting di Kecamatan Cipari terbanyak terjadi pada Agustus 2020 lalu.
“Lokusnya ada di 8 desa,” ujarnya saat reses Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Saiful Musta’in yang fokus membahas masalah stunting, Kamis (24/2/2022) .
Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Cipari, Tarni Marhaeningrum mengatakan, langkah yang bisa dilakukan adalah pencegahan dengan meningkatkan kesadaran anak muda. Caranya dengan membekali mereka akan pengetahuan terkait keluarga. Mulai dari umur minimal untuk menikah, pola asuh anak, kesehatan re-produksi dan lainnya.
“Ini bisa jadi langkah pencegahan,” katanya.
Dinas KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap lalu membuat program penyadaran akan keluarga berencana. Seperti membuat program Genre dan sejenisnya yang semuanya melibatkan anak muda.
Saiful Musta’in menilai, kasus stunting yang tertinggi di Kecamatan Cipari membawa keprihatinan tersendiri. Karena itu, dia menggunakan reses ini untuk membahas berbagai hal bersama pihak terkait.
“Karena stunting ini masalah dari hulu sampai hilir. Bukan hanya muncul kasus anak dengan kondisi kurang tinggi,” kata dia.
Dia menekankan, agar pembahasan kasus stunting dengan jumlah kasus terbanyak ada di Kecamatan Cipari, butuh langkah tindak lanjut.
Langkah awal dengan membedah masalah dari berbagai sisi. Termasuk kendala, kesulitan dan potensi untuk mengatasinya secara bersama-sama.
“Kita harus bisa sampai pada tahap rencana tindak lanjut. Jadi pembahasan ini tidak sia-sia dan memberikan rujukan untuk menanggani stunting,” katanya.
Dia lalu merinci anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk kasus stunting. Total ada Rp 3.398.567.000 untuk berbagai kegiatan dan tersebar di 4 Dinas Kesehatan dan Dinas KB PP dan PA. Lainnya ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. (*)
