JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan tentang aspek keberlanjutan pada program Kampung Nelayan Merah Putih. Pembangunan 1.100 kampung nelayan hingga 2027 tidak hanya fokus pada infrastruktur semata. Namun juga untuk menciptakan kegiatan ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ahmad Aris, menuturkan bahwa Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis. Di sana akan menggabungkan pembangunan fisik dengan penguatan ekonomi lokal.
“Ini bukan sekadar proyek pembangunan, tapi menyangkut masa depan ekonomi pesisir yang mandiri dan berkelanjutan,” katanya.
Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin mengatakan, sudah ada 910 proposal dari berbagai daerah untuk pelaksanaan Kampung Nelayan Merah Putih. Saat ini, KKP sedang menelaah potensi wilayah, penerimaan masyarakat, dan status lahan agar pembangunan tepat sasaran.
Program ini telah dicoba di Biak, Papua, dan menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan nelayan. Di 2025, sebanyak 100 kampung akan terpilih berdasarkan kesiapan sosial, ekonomi, dan legalitas lahan.
Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Trian Yunanda menambahkan, kejelasan status lahan menjadi tantangan tersendiri.
“Banyak usulan yang lahannya belum tuntas secara administratif. Ini perlu kita selesaikan sebelum memulai pembangunan,” ujarnya.
Program Kampung Nelayan Merah Putih akan menyasar kawasan budidaya dan kampung tangkap. Pengelolaannya akan melibatkan koperasi lokal sebagai penggerak kegiatan. KKP akan melakukan pendampingan guna memastikan integrasi aktivitas ekonomi.
“Kami ingin masyarakat turut bertumbuh bersama apa yang sudah kita bangun, tidak hanya menerima hasil jadi,” ujar Trian.
Program ini juga mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Seperti PT Pertamina Patra Niaga. Perusahaan ini akan menyiapkan penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di kampung nelayan. Hingga nelayan akan mudah membeli BBM subsidi.
“Jika perlu ada SPBN di wilayah tersebut, kami siap bantu. Tentu dengan syarat keekonomian dan izin yang terpenuhi,” kata VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra, Eko Ricky Susanto. (*)
