JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki alasan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati naik hingga 250 persen. Kebijakan langsung menuai kontroversi dan menimbulkan protes warga setempat.
Tito mempertanyakan alasan PBB Pati naik drastis dan menegaskan bahwa pihaknya sedang menelusuri dasar kebijakan tersebut. Dia sudah memerintahkan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk memeriksa dasar dan alasan kebijakan Bupati Pati tersebut.
“Lagi kita cek. Saya sudah perintahkan Itjen untuk mengecek, itu saja, dasarnya apa,” ujar Tito.
Pemerintah Kabupaten Pati sebelumnya resmi menaikkan tarif PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) hingga 250 persen. Bupati Pati, Sudewo menyebut kebijakan tersebut lahir melalui rapat pada 18 Mei 2025. Rapat ini melibatkan selurh camat dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati)
Sudewo mengatakan, alasan kenaikan PBB ini berkaitan dengan kebutuhan mendesak peningkatan pendapatan asli daerah. Ia menegaskan bahwa selama lebih dari satu dekade, Kabupaten Pati tidak pernah menaikkan tarif PBB, sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik terus meningkat.
Ia juga menyebutkan bahwa saat ini penerimaan dari PBB di Kabupaten Pati hanya mencapai Rp29 miliar. Jumlah tersebut masih jauh tertinggal dari Kabupaten Jepara yang memperoleh Rp75 miliar, dan Rembang serta Kudus masing-masing Rp50 miliar. Menurut Sudewo, alasan PBB Pati naik juga didasari oleh luas wilayah dan potensi ekonomi Kabupaten Pati yang lebih besar dibandingkan daerah-daerah tersebut.
Sudewo menegaskan bahwa alasan PBB Pati naik bukan untuk membebani masyarakat, tetapi untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan maksimal. Ia berharap masyarakat memahami tujuan kebijakan tersebut, meskipun pro dan kontra tidak bisa dihindari.
Hingga saat ini, gelombang protes terhadap kenaikan PBB terus bermunculan. Namun Pemerintah Kabupaten Pati tetap mempertahankan bahwa alasan PBB Pati naik telah melalui kajian dan musyawarah bersama unsur pemerintah daerah.
