JAKARTA — Kabar tentang maskapai penerbangan Sang Surya Air yang menjadi milik Muhammadiyah, ternyata salah besar. Bahkan Muhammadiyah memastikan kabar ini tidak benar sama sekali atau hoax.
Maskapai penerbangan di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Mulai dari milik pemerintah seperti Garuda Indonesia Airways, hingga maskapai milik swasta. Rute penerbangannya juga beragam. Dari yang domestik hingga maskapai yang melayani penerbangan internasional. Belakangan muncul kabar kalau Muhammadiyah sudah memilik maskapai sendiri dan bernama Sang Surya Air.
Laman tritihwetanmu.mu.or.id menurunkan tulisan tentang bantahan terkait kabar tersebut. Bantahan ini cukup tegas dengan judul Hoaks Sang Surya Air dan Meluruskan Terkait Bank Muhammadiyah.
“Belakangan ini beredar informasi di media sosial dan beberapa forum keagamaan yang menyebutkan bahwa Muhammadiyah telah memiliki maskapai penerbangan bernama Sang Surya Air,” tulis laman tersebut.
“Faktanya, Muhammadiyah tidak memiliki maskapai penerbangan,” jelas situs tersebut.
Penelusuran terhadap isu ini menunjukkan bahwa tidak ada maskapai bernama Sang Surya Air dan menjadi milik Muhammadiyah. Nama tersebut bahkan tidak tercatat dalam registrasi maskapai nasional. Demikian juga dengan tidak adanya rencana resmi dari Muhammadiyah untuk masuk ke sektor penerbangan.
Terkait dunia perbankan, Muhammadiyah melalui Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) memang telah mengubah status BPR Matahari Arta Daya menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan nama Bank Syariah Matahari (BSM). Namun demikian, bank tersebut masih beroperasi dalam skala BPRS, dan belum menjadi Bank Umum Syariah seperti yang juga ramai disebarkan dalam klaim-klaim hoaks.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung transformasi lembaga-lembaga keuangan syariah milik Muhammadiyah, namun saat ini prosesnya masih dalam tahap pengembangan awal.
Fenomena penyebaran informasi bohong ini disebut sebagai dampak dari rendahnya literasi digital dan minimnya budaya tabayyun (klarifikasi) di tengah masyarakat. Tidak sedikit konten yang menyebar merupakan hasil manipulasi digital yang memicu kesalahpahaman luas.
Pakar komunikasi digital menyarankan agar warga lebih cermat dalam menerima informasi. Terutama yang melibatkan institusi besar seperti Muhammadiyah. (*)
