BANTEN – Salah satu organisasi Islam di tanah air, Muhammadiyah tuntut agar Jokowi bisa diadili. Penyebabnya karena sudah membuat kebijakan yang justru menyengsarakan rakyat. Tepatnya memutuskan wilayah Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).
Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH PP Muhammadiyah, Gufroni menyerukan tuntutan tersebut, saat berorasi saat aksi damai warga Banten. Aksi tersebut berlangsung di komplek makam Sultan Agung Tirtayasa, Minggu (9/2/2025).
Saat membuka orasinya, Gufroni dengan tegas menyuarakan agar pemerintah menangkap 3 tokoh sekaligus. Yakni Aguan Antoni Salim dan Ali Hanafi Wijaya.
“Termauk antek-anteknya, termasuk Mulyono,” ujarnya lantang.
Menurutnya, dulu saat Jokowi masih berkuasa, dia harus berhitung jika ingin mengkritisi PSN PIK 2. Dermikian juga saat hendak menuding Aguan sebagai biang keladi kesengsaraan rakyat Banten.
Namun sekarang, situasi sudah berubah dengan naiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden. Kini, semua pihak percaya kalau Prabowo bisa menuntaskan PSN PIK 2 yang penuh dengan masalah itu.
Hingga dia yang menjadi pengurus Muhammadiyah, tuntut agar Jokowi diadili. Agar hal ini terwujud, masyarakat harus kompak dan mendukung presiden.
“Saatnya rakyat Banten tunjukan kekuatan, melawan terhadap oligarki. Pada penguasa, pada Agung Sedayu Grup. Rakyat tidak boleh diam, (apalagi) jadi pengkhianat,” katanya.
Sejumlah tokoh nasional sebelumnya bersikap seperti Muhammadiyah, yakni tuntut agar Jokowi bisa diadili. Ini karena peran Jokowi saat masih berkuasa dengan menetapkan PIK 2 sebagai PSN.
Kholid Ikut Beri Orasi
Dalam aksi ini, juga hadir sejumlah tokoh yang selama ini menyuaran penolakan terhadap PSN PIK 2. Salah satunya Kholid, nelayan yang sering bersuara lantang melawan Agung Sedayu Grup.
Menurutnya, selama ini ada kesan dia dan beberapa teman seperjuangan dianggap sebagai anti pembangunan. Ini karena sering mengkritisi PSN PIK 2.
“Kita ini seolah-olah kelompok orang yang menolak pembangunan,” katanya.
Dia lalu memberi contoh para penjajah yang sama-sama membangun. Namun konsep pembangunan ini, dalam kerangka penjajahan. Hal ini lah yang dia tolak bersama sejumlah orang di Banten.
“Jepang dulu waktu menjajah kita, juga membangun. Belanda juga membangun. Apa arti pembangunan itu, jika prosesnya adalah menyerobot tanah, mengurugi sungai hingga tambak mati, memagari laut, meng-kapling kapling lalu menjual,” terangnya. (*)
