Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 pada 17 Agustus 2025, pemerintah tengah mengerjakan proyek ambisius berupa penulisan ulang sejarah nasional. Proyek ini bukan sekadar penyusunan ulang, melainkan upaya serius menyusun kembali narasi sejarah bangsa dalam bentuk 10 jilid buku resmi yang mencakup rentang waktu dari zaman prasejarah hingga tahun 2024. Lebih dari 100 penulis, sejarawan, dan pakar lintas bidang dilibatkan dalam proyek kolosal ini.
Namun, proyek ini bukan tanpa kontroversi. Sejumlah kalangan akademik, aktivis, dan masyarakat sipil mengungkapkan kekhawatiran bahwa penulisan ulang sejarah ini bisa dipengaruhi kepentingan politik dan kekuasaan yang sedang berkuasa. Mereka mencemaskan kemungkinan terjadinya penyesuaian narasi untuk memperkuat legitimasi rezim atau menutupi sisi gelap masa lalu.
Penambahan dan peluasan narasi
Salah satu aspek utama dari proyek ini adalah penambahan narasi yang sebelumnya terpinggirkan atau diabaikan. Sejarah prasejarah Indonesia misalnya, kini direvisi dengan memasukkan temuan terbaru dari arkeologi, seperti lukisan gua Leang-Leang di Maros yang diperkirakan berusia lebih dari 40.000 tahun. Ini menandai adanya kesadaran akan pentingnya memutakhirkan sejarah berdasarkan ilmu pengetahuan modern.
Dalam narasi kolonial, pemerintah dan tim sejarawan berupaya meluruskan persepsi umum bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun secara utuh. Faktanya, dominasi Belanda berlangsung dalam rentang waktu dan wilayah yang berbeda-beda. Beberapa daerah seperti Aceh baru benar-benar ditaklukkan menjelang abad ke-20. Narasi seperti ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman sejarah yang lebih kontekstual dan akurat.
Selain itu, sejarah dari luar Pulau Jawa juga akan mendapatkan porsi yang lebih besar. Kerajaan-kerajaan seperti Riau-Lingga, Ternate-Tidore, Banjar, dan komunitas lokal di Papua akan lebih banyak muncul dalam buku sejarah ini. Penekanan pada sejarah lokal ini bertujuan menciptakan narasi yang lebih inklusif dan representatif terhadap keragaman Indonesia.
Peristiwa Kontroversial: Revisi atau Tetap Diam?
Meski proyek ini membawa harapan akan pembaruan narasi, beberapa peristiwa sejarah yang kontroversial justru menjadi sumber kegelisahan. Salah satu isu utama adalah tragedi 1965–1966, yang selama Orde Baru didominasi oleh narasi yang menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai aktor tunggal dalam percobaan kudeta. Narasi tersebut digunakan untuk membenarkan pembantaian massal terhadap ratusan ribu orang yang dituduh terlibat atau berafiliasi dengan PKI.
Sejarawan seperti Asvi Warman Adam menyarankan agar buku sejarah terbaru ini menyertakan bab khusus mengenai peristiwa G30S dan pelanggaran HAM berat lainnya, termasuk tragedi Mei 1998, Timor Leste, Aceh, Papua, dan peristiwa Talangsari. Pemerintah di era Presiden Jokowi bahkan sudah mengakui 12 peristiwa pelanggaran HAM berat, namun belum secara resmi memasukkannya dalam buku pelajaran sejarah.
Menggugat Narasi Heroik dan Sentralistik
enggugat Narasi Heroik dan Sentralistik
Era Orde Lama dan Orde Baru selama ini dikisahkan dalam bingkai yang sering kali heroik dan militeristik. Sukarno sebagai bapak proklamator dan Soeharto sebagai stabilisator pembangunan, mendominasi narasi tanpa banyak ruang bagi kritik atau kompleksitas sosial-politik. Dalam revisi sejarah ini, tim penulis diharapkan mampu menghadirkan pandangan yang lebih berimbang, mencerminkan dinamika politik, ekonomi, dan sosial secara kritis.
Lebih dari itu, revisi juga akan mencakup suara-suara dari kelompok yang selama ini dibungkam atau terpinggirkan, seperti perempuan, etnis minoritas, dan kelompok adat. Narasi sejarah perempuan dan peran mereka dalam perjuangan bangsa masih sangat minim, padahal mereka berperan penting di berbagai fase perjuangan dan pembangunan nasional.
Tantangan dan Kecemasan: Sejarah sebagai Alat Kekuasaan?
Tantangan dan Kecemasan: Tak bisa dimungkiri, sejarah selalu berada dalam tarik-menarik antara kebenaran ilmiah dan kepentingan politik. Sejumlah pihak khawatir bahwa buku sejarah versi pemerintah ini akan menjadi “sejarah resmi” yang mengaburkan kenyataan atau menggiring opini publik sesuai kepentingan elite. Ketakutan ini tidak lepas dari pengalaman masa lalu, ketika Orde Baru menjadikan sejarah sebagai alat legitimasi kekuasaan dan pengendalian pikiran masyarakat.
Kekhawatiran lainnya menyangkut narasi agama, identitas nasional, serta sejarah global. Narasi masuknya agama-agama besar di Indonesia, seperti Islam dan Hindu-Buddha, juga akan ditinjau ulang. Tidak sedikit yang mendesak agar penulisan sejarah tidak lagi dipengaruhi oleh ideologi dominan atau semata-mata sebagai alat penanaman nilai-nilai tertentu.
Menuju Sejarah yang Lebih Demokratis?
Meski penuh tantangan dan kontroversi, proyek penulisan ulang sejarah Indonesia ini membuka peluang besar untuk mendemokratisasi narasi sejarah. Dengan melibatkan berbagai perspektif dan mengandalkan temuan ilmiah terbaru, diharapkan sejarah Indonesia tidak lagi menjadi milik sekelompok elite, tetapi benar-benar mencerminkan suara dan pengalaman seluruh rakyat Indonesia.
Pertanyaannya kini adalah: apakah proyek ini benar-benar akan menulis sejarah secara jujur dan berani, atau justru menjadi bentuk baru dari sejarah yang dibingkai kekuasaan?
Waktu dan jilid demi jilid yang akan terbit akan menjawabnya.
Baca informasi selengkapnya di:
👉 https://www.bercahayanews.com/
