JAKARTA – Pemerintah akan menempatkan dua hingga tiga tenaga PPPK di setiap Koperasi Desa Merah Putih. Deputi Kemenko Pangan Tatang Yuliono menegaskan bahwa PPPK membantu meringankan biaya operasional koperasi, khususnya kebutuhan SDM.
Tatang menjelaskan, KemenPAN-RB sudah berkomitmen menyalurkan tenaga sehingga koperasi tidak perlu membayar gaji SDM karena negara telah menanggung biayanya.
Pemerintah menggelar rapat koordinasi antar-kementerian dan lembaga untuk membahas teknis penempatan PPPK dalam program percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih di Jakarta, Rabu. Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih, Zulkifli Hasan, memimpin langsung rapat tersebut. Pemerintah menargetkan 15 ribu koperasi beroperasi bulan ini dan memastikan kesiapan lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan tenaga PPPK.
Percepat Operasional Kopdes dengan Tenaga PPPK
Presiden meminta pemerintah mempercepat operasionalisasi Kopdes karena menilai koperasi desa menjadi salah satu kunci memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah menempatkan tenaga PPPK untuk mendukung keberhasilan koperasi desa. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa Kemenkop menjalankan program penguatan koperasi, termasuk peningkatan SDM dan digitalisasi.
Ke depan, pemerintah akan melaksanakan program sertifikasi bagi pengurus koperasi dan memastikan kompetensi tenaga PPPK yang bekerja di koperasi desa. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa sertifikasi ini memastikan pengurus koperasi dan tenaga PPPK memiliki kemampuan memadai sehingga mereka dapat mengelola koperasi secara profesional dan berdaya saing tinggi. (*)
