CILACAP – Pemerintah menargetkan penerbitan sertipikat tanah harus selesai sepenuhnya pada 2025. Dengan demikian, tidak akan ada lagi sumber penyebab sengketa lahan yang melibatkan masyarakat.
Presiden Joko Widodo menyebut, pada 2015 lalu baru 46 juta lahan yang sudah bersertipikat. Sementara total lahan di tanah air mencapai 126 juta. Hingga masih kurang 80 juta lahan lagi yang belum bersertipikat.
Hal ini dia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja di Cilacap dan Banyumas pada awal tahun 2024 ini. Joko Widodo mengakui, sumber sengketa lahan berasal dari masyarakat yang belum memiliki sertipikat tanah.
Namun pada 2015 lalu, kemampuan pemerintah dalam hal penerbitan sertipikat tanah masih sangat lemah. Yakni hanya 500 ribu sertipikat per tahun.
“Artinya harus nunggu 160 tahun untuk dapat sertipikat. Ini kalau kita hanya kerja rutinitas, hanya 500 ribu per tahun. Dari Sabang sampai Merauke,” kata Joko Widodo.
Dia menambahkan, pasca 2015 lalu pemerintah melalui Kementerian ATR BPN menggenjot kemampuan penerbitan sertipikat lahan. Hingga pada 2022, Kementerian APR BPN mampu menerbitkan 10 juta sertipikat.
“Sampai dengan akhir tahun kemarin, sudah ada 101 juta sertipikat yang diserahkan kepada masyarakat. BPN memang kerja keras karena saya beri target. Kerja memang harus ada target,” kata Jokowi.
Dia berharap, percepatan penerbitan sertipikat tanah bagi masyarakat tanah air akan rampung pada 2025. Ini artinya akan menjadi pekerjaan bagi presiden mendatang.
“Biar presiden besok yang menyelesaikannya,” kata dia.
Jokowi mengakui, percepatan penerbitan sertipikat tanah ini sempat terhambat selama masa pandemi Covid19. Tepatnya antara 2020 hingga 2022. Namun pasca itu, pemerintah kembali meningkatkan penerbitan sertipikat agar bisa mengejar target.
“Kemarin ada Covid19 dan mundur setahun,” tegasnya. (*)
