KLATEN — Presiden Prabowo Subianto menyebut ada model dan bentuk musuh ekonomi baru di tengah bangsa ini bernama “serakahnomics”. Kata ini menggambarkan sifat rakus dan serakah yang merusak ekonomi masyarakat.
Presiden mengungkat fakta serakahnomics yang jadi musuh baru ekonomi ini, saat launching 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Bentangan, Klaten, Senin (21/7/2025).
Presiden Prabowo menyoroti praktik curang di sektor penggilingan padi yang sudah merampas hak petani. Sekaligus menimbulkan kerugian besar bagi negara. Salah satunya ada sejumlah pengusaha membeli gabah dari petani dengan harga rendah. Namun menjual beras biasa sebagai beras premium dengan harga tinggi.
“Kalau penggiling padi tidak mau patuh kepada kepentingan negara, saya akan sita penggilingan-penggilingan itu dan saya serahkan kepada koperasi untuk mengelolanya,” kata Prabowo.
Presiden menyebut potensi kerugian akibat praktik tersebut mencapai Rp100 triliun setiap tahun. Menurutnya, dana sebesar itu sangat berguna untuk membangun sektor strategis. Salah satunya pendidikan.
“Dengan Rp100 triliun per tahun, kita bisa perbaiki 100 ribu sekolah. Dalam tiga setengah tahun, kita perbaiki semua sekolah di Indonesia,” ujar Presiden.
Prabowo melanjutkan, musuh ekonomi yang menganut serakahnomics ini juga sangat mengabaikan kepentingan sosial. Sekaligus memperlihatkan sifat rakus dan penuh keserahakan.
Ia menegaskan musuh baru ekonomi serakahnomics ini, sangat bertentangan dengan amanat konstitusi. Yakni Pasal 33 UUD 1945. Hingga pemerintah tidak akan membiarkannya berkembang.
“Ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, sosialis, komando, dan sebagainya. Tapi ini beda. Saya beri nama serakahnomics dan inilah musuh baru kita,” jelasnya.
Presiden menyebut teknologi seperti kecerdasan buatan dan laboratorium mutu, bisa berguna untuk melacak penyimpangan dalam distribusi pangan. Namun kunci keberhasilan ada pada keberanian politik untuk menegakkan keadilan.
“Saya yakin seluruh elemen bangsa akan bersama saya. Mari kita tegakkan kebenaran dan keadilan demi kepentingan bangsa dan rakyat,” pungkasnya. (*)
