Proses Perijinan Masuk Ranah Rawan Korupsi

  • Bagikan
Proses perijinan masuk dalam ranah rawan korupsi. (ilustrasi/doc)

CILACAP – Proses perijinan apalagi berbelit dan minim transparansi, dinilai masuk dalam ranah rawan korupsi. Karena dalam perijinan ini ada potensi korupsi yang bisa melibatkan banyak pihak.

Demikian disampaikan Kepala Inspektorat Kabupaten Cilacap, Indro Cayono. Menurutnya, perijinan masuk dalam 8 bidang intervensi penegakan KPK RI yang berpotensi terjadinya korupsi.

“Pertama adalah perijinan karena di sana ada potensi korupsi,” ujar dia.

Dia menjelaskan, hal ini didapatkan berdasarkan penjelasan dari KPK RI saat Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) 2021. Dalam penjelasannya, KPK kini menitik beratkan pencegahan korupsi dibandingkan penindakan.

Selain perijinan, kata Indro adalah perencanaan anggaran. Hal ini dinilai KPK sangat peting karena korupsi tidak lagi sebatas pada pelaksanaan sebuah kegiatan. Namun sudah dimulai saat perencanaan.

“Sekarang di perencanaan. Karena korupsi dari situ dibangun,” ujarnya.

Selanjutnya adalah pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan desa dan penguatan kelembagaan yakni inspektorat. Penguatan lembaga ini juga sangat penting karena menjadi bagian dari lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa jika ada temuan pelanggaran.

“(Penguatan lembaga) Ini yang penting,” katanya lagi.

Terakhir adalah masalah manajemen ASN. Penguatan kapasitas dan integritas ASN dipastikan akan memberikan banyak perubahan. Termasuk dalam hal pencegahan korupsi di Kabupaten Cilacap.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap, Farid Ma’ruf menambahkan, Cilacap sudah lama menjalin kerja sama dengan KPK, Kementerian Dalam Negeri dan BPKP. Termasuk menerapkan Monitoring Centre Prevention (MCP) yang dilaunching pemerintah pusat pada Selasa (31/8/2021).

“Kita sudah lama sih. Kita MCP nomer 9 se Indonesia. Kita termasuk bagus,” katanya. (*)

  • Bagikan