BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mengajukan pembangunan sekolah rakyat di Bontang kepada Kementerian Sosial. Pada Selasa (5/8/2025), Wakil Wali Kota Agus Haris bersama perwakilan Kementerian PUPR dari Satker Wilayah Kaltim serta OPD terkait meninjau langsung titik rencana lokasi program sekolah rakyat.
Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan Dinas PUPRK, Robysai Manassa Mallisa, menyatakan bahwa pihaknya bertanggung jawab atas pematangan lahan sekolah rakyat. Namun, mereka masih menunggu hasil survei lapangan sebagai dasar pengambilan keputusan lebih lanjut.
Progres dan Kendala Pematangan Lahan
Robysai menegaskan bahwa pihaknya akan menyerahkan hasil survei ke kementerian, lalu pemerintah pusat akan memutuskan apakah mereka menerima atau menolak usulan pembangunan sekolah rakyat. Jika pusat menyetujuinya, Pemkot Bontang akan menghibahkan lahan seluas delapan hektare. Pemerintah pusat juga akan memanfaatkan lahan tersebut untuk membangun sekolah rakyat di Bontang. Pihak Dinas PUPRK memperkirakan proses pematangan lahan tersebut akan berlangsung selama tiga bulan.
Pihak Dinas PUPRK juga belum menghitung nominal anggaran pematangan lahan sekolah rakyat di Bontang, dan berencana menggandeng konsultan. Pemerintah sejatinya mendaftarkan program ini sejak Juli lalu, dan pembangunan oleh pusat seharusnya dimulai Agustus tahun ini. Mereka berharap pembangunan selesai dalam satu tahun agar Agustus tahun depan dapat membuka penerimaan siswa baru sekolah rakyat.
Pemerintah Kota Bontang mengaku telah menyerahkan proposal pembangunan ke Kementerian Sosial meskipun jadwal awal telah lewat. Mereka memastikan fasilitas sekolah akan mencakup lapangan sepak bola berstandar FIFA, asrama, dan tempat ibadah.
Lahan seluas 2,6 hektare akan digunakan untuk bangunan utama, sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. Pemerintah juga akan menyediakan ruang belajar bagi siswa sekolah untuk praktik budidaya ikan dan bercocok tanam.
Sementara itu, Satker Wilayah Kaltim dari Kementerian PUPR, Syahkroni, mengaku belum mengetahui jadwal pasti pembangunan fisik sekolah rakyat di Bontang. Ia menyebut desain bangunan akan sama dengan daerah lain, namun topografi akan menyesuaikan kondisi lahan. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp250 miliar untuk mewujudkan pembangunan sekolah rakyat. (*)
