Siswa di Sumatera Masuk Sekolah Lagi Pada 5 Januari 2025

Guru di salah satu sekolah di Sumatera tengah membersihkan lumpur. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan, siswa sekolah di Sumatera akan masuk lagi pada 5 Januari 2025. (doc/kemendikdasmen)

JAKARTA – Pemerintah memastikan sebanyak 3.508 sekolah di Sumatera yang sempat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kembali aktif. Sekolah-sekolah tersebut mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada 5 Januari 2026.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan pemerintah mencatat total 4.149 sekolah terdampak bencana. Jumlah tersebut meliputi 2.756 sekolah di Aceh, 950 sekolah di Sumatra Utara, dan 443 sekolah di Sumatra Barat.

Ia menyebut pemerintah mengaktifkan kembali 2.226 sekolah di Aceh atau 81 persen, 380 sekolah di Sumatra Barat atau 86 persen, serta 902 sekolah di Sumatra Utara atau 95 persen.

“Artinya, 85 persen sekolah sudah bisa kami aktifkan kembali,” ujar Abdul Mu’ti Selasa (/12/2025).

Abdul Mu’ti menyampaikan pemerintah masih menutup 54 sekolah karena mengalami kerusakan berat. Beberapa sekolah bahkan rusak total. Untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, pemerintah melaksanakan pembelajaran di tenda darurat.

“Kami menyiapkan 54 tenda. Terdiri atas 14 unit di Aceh, 21 unit di Sumatra Barat, dan 19 unit di Sumatra Utara,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah masih melakukan pembersihan di sejumlah sekolah. Tercatat 516 sekolah di Aceh, 42 sekolah di Sumatra Barat, dan 29 sekolah di Sumatra Utara masih menjalani proses pembersihan. Total terdapat 587 sekolah di Sumatera yang belum sepenuhnya siap digunakan.

“Tim terus melakukan pembersihan karena tingkat kerusakan dan dampak banjir cukup berat. Sehingga prosesnya membutuhkan waktu lebih lama dibanding sekolah lainnya,” jelasnya.

Abdul Mu’ti menambahkan pemerintah menyiapkan berbagai langkah selama masa pemulihan. Targetnya agar kegiatan belajar mengajar pada semester genap tetap berjalan mulai 5 Januari mendatang.

“Meskipun kondisi setiap sekolah berbeda, siswa tetap dapat belajar. Kami tidak mewajibkan penggunaan seragam atau sepatu, dan kami menyesuaikan kurikulum dengan kondisi di lapangan,” tuturnya. (*)