JAKARTA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Utara menegaskan banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah bukan sekadar akibat cuaca ekstrem, tetapi juga dampak kerusakan hutan dan alih fungsi lahan. Direktur Eksekutif Walhi Sumut Rianda Purba mengatakan pihaknya mencatat kerusakan hutan yang masif terjadi dalam satu dekade terakhir.
Berdasarkan data Walhi, sekitar 2 ribu hektare hutan di Sumut rusak dalam 10 tahun terakhir. Rianda menyatakan beberapa perusahaan memicu kerusakan hutan, sehingga pihaknya menolak pernyataan Gubernur Sumut yang menyebut banjir terjadi murni karena cuaca ekstrem.
“Pemicu utamanya adalah kerusakan hutan dan alih fungsi lahan dari hutan menjadi non-hutan,” kata Rianda dalam konferensi pers, Senin (1/12/2025).
Rianda juga menyoroti keputusan pemerintah pada 2014 yang mengubah status kawasan hutan di Bukit Batang Toru dan membuka ruang bagi investasi.
“Khususnya wilayah ekosistem Batang Toru ini seenaknya saja diubah dari hutan menjadi non-hutan, menjadi APL. Itu salah satunya SK Nomor 579. Dari situ kemudian banyak investasi masuk di wilayah ekosistem tersebut,” ujarnya.
Walhi turut menerima laporan mengenai kondisi warga di Desa Kwala Serapuh, Kabupaten Langkat, yang menurutnya belum mendapat bantuan. Rianda menyebut warga terdampak banjir di daerah itu belum terdata pemerintah.
“Itu mereka sudah 5 hari tanpa pasokan makanan di Langkat. Ini desa pesisir yang tenggelam dan belum terdata sebagai korban terdampak banjir,” kata dia.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut melaporkan jumlah korban banjir dan longsor terus meningkat.
“Total warga terdampak mencapai 360.216 kepala keluarga atau 1.358.348 jiwa. Dari jumlah tersebut, 226 orang ditemukan meninggal dunia dan 188 masih hilang,” ujar Kabid Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik BPBD Sumut, Sri Wahyuni Pancasilawati, Senin (1/12/2025) pagi.
BPBD juga mencatat 603 warga mengalami luka-luka. Arus pengungsian terus bertambah seiring tingginya risiko di sejumlah lokasi. (*)
