News  

Warga Tuntut Kades Binangun Dicopot

Warga Desa Binangun Kecamatan Binangun, menggelar aksi di depan kantor Bupati Cilacap, Rabu (22/6/2022). Mereka menuntut agar Kades Binangun dicopot karena sudah melakukan pelecehan terhadap anak dibawah umur. (narisakti/bercahayanews.com)

CILACAP – Warga Desa Binangun Kecamatan Binangun, Cilacap tuntut agar kades dicopot dari jabatannya. Tuntutan ini mereka sampaikan dengan menggelar orasi di halaman Kantor Bupati Cilacap, Rabu (22/6/2022).

Warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Peduli Desa Binangun datang ke halaman kantor Bupati. Mereka membawa spanduk dan melakukan orasi secara bergantian. Warga ini menyampaikan orasi dan tuntut dan mendesak agar Bupati segera copot Kades Binangun.

Ketua Forum Komunikasi Peduli Desa Binangun, Agus Riyanto mengatakan, setidaknya ada 3 tuntutan yang mereka sampaikan dalam aksi tersebut. Pertama adalah pemecatan kades terhadap sejumlah pengurus lembaga desa sampai ketua RT saat awal menjabat. Kedua adalah dugaan kades memiliki proyek pribadi yang tidak berijin.

“Juga ada dugaan kasus pelecehan,” kata Agus.

Dia menuntut agar kasus pelecehan segera ada tindak lanjut dari pihak terkait dan juga bupati. Apalagi korban masih tergolong belia dan belum cukup umur. Bahkan anak ini berstatus anak angkat kades.

“Kami minta agar segera ada keputusan dari bupati,” katanya.

“Kasus ini harus segera ada proses dan tindak lanjut. Supaya Kades Binangun bisa diberhentikan secara tidak hormat karena sudah berbuat tidak senonoh,” terang Agus kembali.

Pihaknya mengancam akan mengerahkan massa lebih banyak lagi dan mengepung kantor Bupati Cilacap jika pemerintah mengabaikan tuntutan mereka. Aksi tersebut akan melibatkan warga lebih banyak lagi.

“Kita satu desa akan lakukan aksi seperti hari ini. Kemungkinan lebih besar lagi. Warga tetap tuntut agar kades dicopot,” kata Agus.

Asisten Sekda Cilacap, Dian Setiabudi mengatakan, Bupati Cilacap sudah menerima laporan warga tersebut. Namun demikian masih harus ada langkah sebelum sampai pada pencopotan Kades Binangun dari jabatannya. Ini dengan mendasari Perda Nomor 9 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kades.

“Jika ada dugaan terhadap larangan tehadap kades, maka Pak Bupati supaya menugaskan pemeriksaan Inspektorat sebelum mengadakan langkah-langkah lebih lanjut,” kata Dian. (*)