JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menyoroti gelombang pengunduran diri 160 guru sekolah rakyat. Ini dia nilai sebagai peringatan serius terhadap lemahnya pembangunan infrastruktur dasar dalam program tersebut. Irine menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan akses mudah bagi siswa dan guru sekolah rakyat sebelum melanjutkan pembangunan.
Irine mengamati langsung kondisi sekolah rakyat di Maluku Utara. Daerah pemilihannya masuk kategori wilayah 3T. Atau wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal.
Ia menilai, pemerintah belum memprioritaskan infrastruktur pendidikan secara menyeluruh di wilayah tersebut. Akibatnya, guru sekolah rakyat merasa kewalahan menjalankan tugas di lokasi terpencil dan sulit terjangkau.
Irine menegaskan, pemerintah seharusnya menjaga semangat awal program sekolah rakyat. Karena program ini bertujuan memberi pendidikan berkualitas dan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin serta miskin ekstrem.
Dia mendorong kementerian terkait untuk melakukan kajian mendalam dan menyusun koordinasi lintas sektor. Tujuannya agar program ini berkelanjutan dan tidak bersifat sementara.
“Tapi harus ada kajian dan koordinasi yang maksimal.,” katanya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa 143 guru sekolah rakyat sebenarnya tidak mengundurkan diri. Akan tetapi tidak memenuhi panggilan tugas setelah lolos seleksi. Ia menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan pengganti mereka sesuai prosedur yang berlaku.
Gus Ipul menyampaikan, sebagian guru tersebut lebih memilih penempatan formasi lain yang lebih dekat dengan domisili mereka. Ia menjelaskan bahwa optimalisasi penempatan oleh BKN kerap menempatkan guru jauh dari asal mereka karena keterbatasan formasi di daerah tertentu.
Meski begitu, Gus Ipul tetap menghormati keputusan para guru yang tidak memenuhi panggilan.
“Kami tetap menghargai pilihan mereka, dan menyerahkan proses selanjutnya kepada BKN,” kata Gus Ipul.
Ia memastikan, situasi ini tidak mengganggu kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), matrikulasi, maupun proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Ini karena sebagian besar guru tersebut berasal dari 23 titik sekolah rakyat yang belum beroperasi. (*)
