Komisi IV Panggil Kemenhut untuk Bahas Dampak Banjir dan Longsor di Sumatera

Tumpukan kayu glondongan di tepi pantai Padang, usai banjir di Sumatera Utara dan menunjukkan kerusakan hutan. Komisi IV DPR RI akan panggil Kemenhut utnuk membahas kerusakan hutan. (doc/walhi)

JAKARTA – Komisi IV akan panggil Kemenhut untuk meminta penjelasan terkait penyebab serta dampak banjir dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatera dalam sepekan terakhir. Rapat kerja tersebut akan berlangsung pada Kamis, 4 Desember 2025 dengan menghadirkan Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyatakan pihaknya menyoroti temuan gelondongan kayu yang terbawa arus banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Temuan itu mengindikasikan persoalan serius dalam pengelolaan hutan.

“Iya, Komisi IV akan rapat dengan Kemenhut perihal tersebut pada hari Kamis, 4 Desember 2025,” ujar Alex.

Alex memastikan rencana Komisi IV akan panggil Kemenhut untuk mendalami lima aspek utama terkait kondisi hutan dan tata kelola lahan di Sumatera. Poin pembahasan itu mencakup peta Daerah Aliran Sungai (DAS) terdampak banjir, data tutupan lahan di tiap DAS dan data kerusakan hutan dan lahan per DAS. Materi lain adalah program dan rencana reboisasi per DAS dan alokasi dana rehabilitas DAS yang ada.

Alex mengatakan, DPR perlu memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif dalam mencegah kerusakan hutan. Ini menjadi salah satu alasan Komisi IV akan panggil Kemenhut dan menjadi topik penting.

Sebelumnya, Menhut Raja Juli Antoni menegaskan pemerintah akan mengevaluasi tata kelola kehutanan nasional. Ini setelah rentetan bencana hidro-meteorologi melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menilai frekuensi banjir dan longsor sering menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan lingkungan.

Raja Juli juga mengutip pernyataan Presiden yang menyoroti besarnya kontribusi penebangan liar terhadap bencana.

“Pak Presiden dalam pidatonya mengatakan penebangan hutan liar yang tidak terkontrol berkontribusi besar terhadap bencana. Jadi kita akan melakukan evaluasi kebijakan,” ujarnya.

Ia menilai momentum bencana ini harus mendorong pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh dalam tata kelola hutan.

“Kita mendapatkan momentum yang baik karena semua mata melihat, semua telinga mendengar, dan semua kita merasakan apa yang terjadi,” tegasnya. (*)