Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggagas dan meluncurkan Sekolah Rakyat sebagai program pendidikan gratis untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Melalui kebijakan ini, beliau mendorong pendidikan menjadi pemutus rantai kemiskinan di Indonesia.
Pemerintah menerapkan sistem asrama (boarding school) agar anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin bisa bersekolah tanpa memikirkan tempat tinggal. Langkah ini memperkuat posisi sekolah.
Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah. Target ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sekolah sebagai pemutus rantai kemiskinan yang nyata.
Selama tiga bulan pertama, pemerintah telah menyiapkan 53 sekolah untuk mulai beroperasi. Pemerintah merancang setiap sekolah agar mampu menampung 1.000 siswa mulai 1 Juli 2025. Dengan demikian, Sekolah Rakyat akan secara langsung menjadi pemutus rantai kemiskinan bagi ribuan anak.
Pemerintah menggunakan Data Terpadu Status Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memilih anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2, terutama yang tinggal di kantong-kantong kemiskinan. Pemilihan ini memastikan bahwa sekolah benar-benar menjadi pemutus rantai kemiskinan bagi yang paling membutuhkan.
Pemerintah memberikan fasilitas lengkap, seperti pendidikan gratis, seragam, makanan bergizi, dan asrama. Pemerintah juga menerapkan kurikulum nasional yang menekankan karakter, kepemimpinan, dan nasionalisme, demi menjadikan sekolah sebagai pemutus rantai kemiskinan yang mendidik secara menyeluruh.
Dengan mendirikan Sekolah Rakyat, pemerintah berusaha menghentikan siklus kemiskinan yang menjerat anak-anak dari keluarga miskin. Pemerintah memberikan pendidikan berkualitas agar mereka bisa tumbuh dan berkembang. Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah.
Melalui program ini, pemerintah membentuk generasi muda yang tangguh, berdaya saing, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Pemerintah menanamkan visi besar agar anak-anak ini tumbuh sekaligus agen perubahan bangsa.
Pemerintah membangun sekolah-sekolah inklusif di daerah tertinggal agar semua anak bisa mengakses pendidikan tanpa terkendala biaya, jarak, atau fasilitas. Aksi ini mempertegas peran Sekolah Rakyat sebagai pemutus rantai kemiskinan yang tidak pilih kasih.
Pemerintah mengantisipasi
Mengantisipasi tantangan seperti pengelolaan asrama yang layak, pencegahan perundungan, dan manajemen sekolah yang baik. Pemerintah terus memperbaiki sistem agar Sekolah Rakyat bisa berfungsi optimal.
Masyarakat sering mempertanyakan sumber anggaran, transparansi pelaksanaan, ketersediaan guru, dan stigma sosial terhadap sekolah rakyat. Pemerintah harus menjawab dengan jelas dan terbuka agar masyarakat percaya.
Kita harus menghapus stigma negatif dan bersama-sama memperkuat program ini. Kita semua bisa berkontribusi agar Sekolah Rakyat benar-benar jadi dan memberi harapan bagi masa depan.
Keberhasilan program ini bergantung pada upaya pemerintah dan masyarakat dalam menjaga sistem yang transparan dan adil. Jika kita semua terlibat, Sekolah Rakyat akan berhasil dan membanggakan bangsa. (*)
